Ruyati Dipancung Saat Sistem Perlindungan TKI Dievaluasi
Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar mengunjungi rumah duka Ruyati di Sukatani Cikarang Bekasi, Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat hukuman pancung di Arab Saudi karena membunuh majikan perempuannya, Rabu pagi [22/6].
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA
BEKASI - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengatakan hukuman pancung terhadap Ruyati binti Satubi terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dievaluasi.
Menurut Linda, sekitar 1,5 bulan lalu Presiden SBY menyampaikan instruksi tersebut ke sejumlah kementerian terkait, di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Di dalam proses evaluasi itu terjadi peristiwa hukuman pancung Ruyati," kata Linda Gumelar kepada wartawan saat berkunjung ke rumah Ruyati di Kampung Ceger, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu 22 Juni 2011.
Namun, kata Linda, tidak ada pemerintah yang tidak melindungi warganya. Hukum pancung terjadi karena Pemerintah Arab Saudi tak memberitahu Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan hukuman itu. "Saudi sudah menyampaikan permohonan maaf soal itu," katanya.
Pemerintah Indonesia juga telah melayangkat surat protes keras, dan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Hanya saja, menurut Linda, hukuman pancung merupakah aturan yang sudah berlaku di negara tersebut. Jika tidak ada permohonan maaf dari keluarga majikan yang dibunuh, akan sulit menggagalkan pelaksanaan hukuman pancung. "Sekalipun Raja Arab Saudi menolak, jika keluarga tidak memaafkan itu sulit," katanya.
Kedepan, kata Linda, koordinasi terkait TKI yang terjerat masalah hukum tidak hanya dilakukan swasta, yaitu perusahaan jasa penyalur. Tetapi pemerintah harus meningkatkan koordinasi antara kedua negara, sehingga jika ada TKI bermasalah hukum, penanganannya bakal lebih efektif.
Dalam perekrutan calon TKI, Linda menghimbau dibekali pengetahuan tentang perundangan yang berlaku di negara tujuan. "Sehingga TKI itu paham hukum yang berlaku," katanya.
sumber: TEMPO Interaktif