Tahun 2013 adalah Tahun Politik, Perempuan Harus Ikut Andil
Tahun 2013 merupakan tahun politik bagi Indonesia, karena akan menghadapi pesta demokrasi untuk memilih anggota legislatif pusat dan daerah serta memilih presiden dan wakil presiden. ”Semua jajaran pimpinan partai politik pusat dan daerah secara konsisten untuk memenuhi quota 30% keterwakilan perempuan di legislatif sehingga semakin meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakkan HAM yang akan berimplikasi positif untuk membuat kebijakan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak”, himbau Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA), Linda Gumelar pada kata sambutannya di kegiatan “Pertemuan Pemimpin Perempuan: Politisi, Birokrat, Teknokrat se-Indonesia” yang di selenggarakan di salah satu hotel di Manado beberapa pekan lalu. Kegiatan yang bertema ‘Pembangunan Berkelanjutan dan Peran Strategis Perempuan Indonesia’ ini turut dihadiri oleh Ibu Negara, Hj. Ani Bambang Yudhoyono, oleh para pemimpin perempuan baik dari unsur legislatif, eksekutif dan partai politik serta organisasi kemasyarakatan
Diketahui, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2010 di Indonesia masih mendukuki ranking 80 dari 196 negara. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih terjadi ketimpangan (disparitas) gender yang signifikan, sehingga perlu ada terobosan melalui komitmen keberpihakan sementara (affirmative action) dari para penentu kebijakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif dan berbagai lembaga lainnya. Salah satu peran pimpinan partai politik sangat menentukan dalam meningkatkan IDG melalui kebijakan afirmasi (afirmative action) terhadap perempuan untuk menjadi anggota legislatif sekurang-kurangnya 30% pusat dan daerah. Sebab keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia hasil Pemilu tahun 2009 baru mencapai 18,03% DPR, 27% DPD, 16% DPRD Provinsi dan 12% DPRD Kabupaten/Kota serta 10% dari 497 Kabupaten/Kota tidak memiliki keterwakilan perempuan.
Untuk mendorong keterwakilan perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah melaksanakan berbagai langkah strategis seperti melakukan kesepakatan bersama dengan 32 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk SKB Empat Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN dan Meneg PP-PA tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam berbagai dimensi pembangunan. Melalui Strategi Nasional PPRG diharapkan dapat mengatasi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketertinggalan masyarakat laki-laki dan perempuan baik di desa maupun di kota di Indonesia. Untuk itu, dukungan politik dan komitmen para penentu kebijakan pembangunan pusat dan daerah dalam menerapkan PPRG akan memberikan manfaat sumberdaya pembangunan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan. (hm)