Untuk Ketujuh Kalinya, KemenPPPA Berhasil Mempertahankan Opini WTP dari BPK
Menteri Yohana saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian"
Setelah sukses di tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014, kini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA), untuk ketujuh kalinya berhasil mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di tahun 2015 atas pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran 2014. Keberhasilan KemenPP-PA dalam mempertahankan opini tertinggi ini selama tujuh tahun berturut-turut merupakan bukti konsistensi dan komitmen Kemen PP-PA dalam rangka mewujudkan good governance sebagai pondasi kehidupan berdemokrasi.
Seperti halnya yang diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP-PA), Yohana Yembise, “Saya merasa bangga dengan capaian ini dan tentunya capaian ini tidak boleh berhenti di titik ini saja. Saya terus mengupayakan agar Kemen PP-PA dapat terus mempertahankan opini WTP ini, sehingga Kemen PP-PA dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara. Semua upaya ini pun saya anggap sebagai satu langkah dalam menegakkan good governance, dimana hal tersebut menjadi pondasi bagi terciptanya kehidupan berdemokrasi yang sesungguhnya.”
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L) diperiksa oleh BPK RI setiap tahunnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bentuk Pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan APBN ini pun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi.
Laporan Keuangan Kemen PP-PA di Tahun Anggaran 2014 dinilai WTP oleh BPK RI karena telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak adanya permasalahan terkait kerugian negara yang jumlahnya signifikan, cukup dalam hal pengungkapannya, telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang ada telah berjalan secara efektif. Mempertahankan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, diperlukan komitmen, kerja keras, dan integritas yang tinggi dari Menteri dan seluruh pejabat serta pegawai Kemen PP-PA untuk mencapainya. Peningkatan peran APIP (Inspektorat) dalam hal pembinaan dan pendampingan pengelolaan Keuangan Negara juga menjadi bagian penting yang harus terus dilakukan secara kontinyu.
Oleh karena itu, keberhasilan yang diraih Kemen PP-PA pada tahun 2015 ini diharapkan dapat dipertahankan kembali pada tahun-tahun mendatang. Harapan Kemen PPPA untuk kembali mencapai opini tertinggi dalam Laporan keuangan merupakan sebuah target yang telah tertuang dalam road map reformasi birokrasi tahun 2015-2019.
