Wamen PPPA Dorong Penguatan Layanan Terintegrasi dan Champion Desa di TTS
Siaran Pers Nomor: B-418/SETMEN/HM.02.04/11/2025
Soe, Nusa Tenggara Timur (3/11) — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat desa, serta pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis potensi lokal dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pendekatan ini dinilai penting untuk menekan kasus kekerasan dan memperkuat ketahanan keluarga di wilayah dengan kondisi geografis dan akses layanan yang menantang.
“Kita ingin memastikan perempuan dan anak di TTS aman, terlindungi, dan berdaya. Layanan harus menjangkau wilayah terjauh, dan kapasitas SDM lokal diperkuat melalui champion desa yang bekerja secara berkelanjutan,” ujar Wamen PPPA saat berdialog bersama pemerintah kabupaten TTS dan Yayasan Sanggar Suara Perempuan pada Jumat, (31/10).
Pemerintah Kabupaten TTS melaporkan tantangan yang dihadapi, antara lain tingginya kasus kekerasan berbasis gender dan anak, mobilitas kerja perempuan ke luar daerah yang memengaruhi pola pengasuhan anak, serta keterbatasan infrastruktur seperti penerangan jalan dan jaringan komunikasi yang berdampak pada keamanan warga, terutama perempuan dan anak.
Sebagai langkah strategis, Kemen PPPA mendorong untuk Penguatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan jejaring rujukan kasus hingga desa melalui Sapa 129 dan sistem ticketing satu pintu; Penguatan rumah aman sebagai ruang pemulihan terintegrasi sesuai Undang-undang TPKS; Pembentukan dan pelatihan champion desa, melibatkan kepala desa, tokoh agama/adat, kader PKK, TPPK sekolah, dan laki-laki peduli; Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kebun komunitas, pangan lokal, UMKM, dan literasi keuangan ; dan Integrasi perencanaan lintas sektor dalam musrenbang agar pemenuhan kebutuhan dasar seperti air, jalan, dan keamanan lingkungan tidak lagi berjalan sektoral.
Model pemberdayaan yang telah berjalan menunjukkan hasil positif, kelompok perempuan dampingan mencatat peningkatan pendapatan hingga dua puluh lima juta rupiah per tahun, mengelola ekonomi kelompok yang transparan, serta memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas.
“Perempuan bukan objek. Perempuan adalah penggerak perubahan. Ketika mereka berdaya, keluarga dan desa ikut bangkit,” tutup Wamen PPPA. Wamen PPPA juga tidak lupa mengajak pemerintah daerah, lembaga adat dan agama, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media untuk memperkuat kolaborasi dalam mencegah kekerasan, memperluas layanan, dan menggerakkan ekonomi keluarga.