Aktivasi Pos SAPA untuk Perempuan dan Anak di Situasi Bencana Banjir
Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/12/2025
Jakarta (01/01) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan akan mempercepat aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di lokasi pengungsian banjir di wilayah Sumatera guna memastikan pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak di situasi darurat.
“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak menghadapi kerentanan berlapis, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar hingga potensi kekerasan. Pos SAPA akan dihadirkan di tengah pengungsian sebagai pusat koordinasi layanan, dukungan psikososial, serta pelaporan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak,” ujar Menteri PPPA
Kemen PPPA mencatat adanya potensi kolaborasi yang kuat dengan lembaga masyarakat (LM) yang aktif dalam respons kemanusiaan. Pemetaan LM yang memiliki program berkelanjutan dan menetap di wilayah terdampak dinilai penting untuk mendukung keberlangsungan Pos SAPA serta penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak. Perhatian khusus turut diberikan pada pemenuhan hak pendidikan, bekerja sama dengan Kemendikdasmen atau Dinas Pendidikan setempat utk memanfaatkan Pos SAPA sebagai ruang menjalankan proses pembelajaran, selama sekolah belum dapat difungsikan.
Selain itu, Kondisi psikologis tenaga pendidik dan peserta didik juga memerlukan pendampingan khusus pascabencana. “Selain infrastruktur, pemerintah berupaya untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan rasa aman, layanan yang layak, serta dukungan psikososial yang berkelanjutan. Negara akan hadir secara utuh, dari pemenuhan kebutuhan dasar serta kebutuhan spesifik bagi Perempuan dan kebutuhan khusus bagi Anak, hingga perlindungan dari kekerasan,” ujar Menteri PPPA.
Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri menyampaikan harapan dan dukungan dari semua pihak melalui pos SAPA. Pidie Jaya mengharapkan dukungan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan termasuk peran DP3A dan Kemen PPPA dalam memastikan pemenuhan kebutuhan spesifik/khusus dan perlindungan dari kekerasan bagi perempuan dan anak” ujar Wakil Bupati Pidie Jaya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bireuen, Dailami menuturkan bahwa koordinasi lintas pihak terus dilakukan untuk penanganan pasca bencana banjir. Salah satu hal yang saat ini diperlukan yaitu penyediaan layanan dukungan psikososial (LDP) dan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan dan anak.
“Kami mendukung giat LDP dan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan Kemen PPPA dan Dinas PPPA Provinsi Aceh untuk perempuan dan anak di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun. LDP ini juga bekerja sama dengan beberapa mitra yaitu PKBI, Gerak Bareng, Lentera Habibi, serta Ikatan Dokter Indonesia (IDAI). Melalui dukungan dari berbagai pihak kami berharap Masyarakat Bireun utamanya Perempuan dan Anak tetap memiliki semangat dan segera pulih setelah terdampak bencana banjir,” ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda.
Kepala Dinas PPPA Provinsi Aceh Meutia Juliana menuturkan “Sebanyak 11 kabupaten/kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Saat ini UPTD PPA di kabupaten/kota Provinsi Aceh telah mulai memberikan layanan meskipun masih menghadapi berbagai kendala akibat keterbatasan sarana prasarana dampak dari bencana banjir” Ujar Kepala Dinas PPPA Provinsi Aceh.
Sebagai tindak lanjut, Kemen PPPA menekankan pentingnya Pos SAPA sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak pada situasi kebencanaan. Sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta lembaga masyarakat sangat diperlukan dalam aktivasi Pos SAPA agar penanganan bencana yang dilaksanakan responsif gender serta memperhatikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id