Bangkitkan Semangat Kongres Perempuan 1928, Menteri PPPA Dorong Keadilan Gender Lewat Musyawarah Ibu Bangsa
Siaran Pers Nomor: B-533/SETMEN/HM.02.04/12/2025
Jakarta (23/12) – Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kongres Perempuan Indonesia 1928, yang melahirkan tekad kolektif perempuan Nusantara dalam memperjuangkan kemerdekaan, pendidikan, penghapusan praktik diskriminatif, serta martabat perempuan sebagai pilar bangsa. Dalam rangka menghidupkan kembali semangat tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Musyawarah Ibu Bangsa sebagai refleksi sejarah perjuangan perempuan, sekaligus menguatkan arah visi Indonesia Emas 2045 yang menjunjung keadilan gender melalui perumusan dan penetapan dokumen Manifesto Ibu Bangsa.
“Musyawarah Ibu Bangsa merupakan kolaborasi antara Kemen PPPA dengan Koalisi Perempuan Parlemen RI (KPPRI) dan MPR RI. Tujuan kita adalah menyatukan organisasi gerakan perempuan Indonesia yang selama ini berjalan masing-masing dan bergerak di berbagai isu. Melalui Musyawarah Ibu Bangsa, kita ingin menyatukan semua jadi satu yang berfokus pada 12 isu seperti pencegahan kekerasan, ekonomi perempuan, kesehatan perempuan dan berbagai isu lainnya. Kita bergerak bersama dengan target yang akan ditentukan secara kolektif. Nantinya, kita juga akan mengadakan evaluasi enam sampai 12 bulan lagi, terkait apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya, dan kita cari solusi bersama,” kata Menteri PPPA (22/12).
Menteri PPPA menyampaikan, Musyawarah Ibu Bangsa diharapkan bisa menghidupkan kembali semangat Kongres Perempuan 1928 dan menjadi menjadi motor penggerak kerja nyata gerakan perempuan Indonesia.
“97 (sembilan puluh tujuh) tahun setelah Kongres Perempuan Tahun 1928 berlalu, kini perempuan Indonesia sudah memiliki akses, partisipasi, kontrol dan telah memperoleh manfaat dari hasil pembangunan lebih baik. Jika pada masa lalu perempuan lebih banyak menganbul peran domestik yang hanya berada di dalam rumah, perempuan masa kini memiliki berbagai profesi di luar rumah. Hal ini menjadi indikasi adanya perkembangan positif dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender,” tegas Menteri PPPA.
Menteri PPPA menyatakan, perempuan masa kini telah aktif berpartisipasi di ranah publik dan kesenjangan gender menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, perempuan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan sosial.
‘‘Musyawarah Ibu Bangsa mengusung tema ‘Membangkitkan suara : Pulang ke Semangat 1928’. Forum ini menyoroti berbagai tantangan kontemporer perempuan Indonesia di berbagai bidang. Musyawarah Ibu Bangsa ini adalah ruang aspirasi perempuan lintas organisasi untuk mendorong kebijakan yang responsif gender dengan mengidentifikasi isu prioritas nasional dalam perspektif perempuan pada sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya, merumuskan resolusi isu perempuan tahun 2025-2030 dan memperkuat jejaring perempuan,“ pungkas Menteri PPPA.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan bahwa setelah 80 tahun Indonesia merdeka, perempuan masih mengalami berbagai tantangan. Untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama, perempuan perlu terus mengingat kembali nilai-nilai sejarah dan nasionalisme yang mengakar dalam pergerakan perempuan Indonesia.
“Sejarah mengajarkan kepada kita, bahwa persatuan mengantarkan kita mencapai tujuan. Persatuan perempuan adalah kekuatan bangsa. Gerakan perempuan adalah mitra kritis negara, penjaga agar kebijakan tidak kehilangan arah keadilan. Peran Ibu Bangsa menjadi sangat penting. Ibu Bangsa adalah penyeimbang antara kemajuan kemanusiaan, inovasi dan nilai yang memastikan semua transformasi yang terjadi tidak akan meninggalkan keadilan sosial, keselamatan, serta keberlanjutan kehidupan,” kata Lestari.
Sementara itu, dari sisi perempuan di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) serta proyeksi sektor masa depan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyampaikan bahwa kesenjangan partisipasi perempuan, termasuk stereotip gender dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penguatan peran perempuan di sektor-sektor tersebut perlu menjadi perhatian serius untuk memastikan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, mengatakan bahwa perjuangan perempuan akan memasuki momentum penting, yakni peringatan 100 tahun Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada 1928. Oleh karena itu, sebagai wujud nyata komitmen mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan setara, perempuan diharapkan terus memiliki keberanian untuk bersuara serta konsisten memperjuangkan keadilan sesuai dengan tantangan zaman saat ini. Untuk melanjutkan semangat perjuangan tersebut, Yogyakarta siap kembali menjadi tuan rumah Kongres Perempuan sebagai pusat konsolidasi gerakan perempuan Indonesia.
Direktur Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari menambahkan bahwa prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sejatinya telah mengakar dalam ideologi Pancasila. Nilai kesetaraan tercermin, antara lain, dalam sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kesetaraan tidak hanya dimaknai dalam konteks ras maupun suku, tetapi juga mencakup gender. Selain itu, sila kelima yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia turut menegaskan pentingnya keadilan bagi perempuan. Oleh karena itu, peran perempuan perlu terus didukung agar dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan kemakmuran bangsa.
Adapun hasil Manifesto Ibu Bangsa tahun 2025, yakni:
1. Menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak
2. Mewujudkan keadilan ekonomi, pengakuan kerja perawatan, dan kemandirian hidup perempuan
3. Memastikan kepemimpinan dan representasi perempuan yang setara dan bermakna di seluruh ruang pengambilan keputusan
4. Melindungi tubuh perempuan, bumi, dan ruang hidup dari perusakan, kekerasan, dan krisis iklim
5. Membangun peradaban digital yang beretika, aman, dan berpihak pada kemanusiaan
6. Menulis ulang sejarah dan ingatan kolektif bangsa yang adil gender dan berjiwa Pancasila
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id