Indonesia Dorong Partisipasi Kerja dan Kesejahteraan Keuangan Perempuan Pada Pertemuan G20 EMPOWER 2025
Siaran Pers Nomor: B- 425/SETMEN/HM.02.04/11/2025
Jakarta (6/11) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja hingga 25 persen dan mengoptimalkan kemampuan pengelolaan keuangan perempuan guna mengurangi angka kesenjangan gender. Seruan ini disampaikan perwakilan Kemen PPPA saat mengikuti Minister’s Meeting G20 Empowerment of Women Working Group (EWWG) 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan akhir Oktober lalu.
“Selama lebih dari satu dekade terakhir, Brisbane Goal ditetapkan menjadi target acuan bagi negara-negara di G20 untuk mengurangi kesenjangan gender melalui peningkatan partisipasi angkatan kerja. Berkat upaya bersama yang telah dilaksanakan, kesenjangan tersebut telah menurun dari 22,2 persen pada tahun 2012 menjadi 18 persen pada 2024, besaran penurunannya sebesar 4,2 poin persentase atau setara dengan pengurangan hampir 19 persen dari nilai awal. Namun capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 25 persen,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih Amurwani yang hadir sebagai perwakilan pemerintah.
Amurwani menjelaskan lebih lanjut, beberapa negara anggota G20 telah membuat kemajuan luar biasa untuk menangani hambatan struktural dalam upaya peningkatan partisipasi kerja perempuan. Sayangnya, kemajuan tersebut belum merata di semua negara. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih berada pada kisaran 50 persen, sementara TPAK laki-laki telah melampaui 80 persen.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 telah menargetkan TPAK perempuan mencapai 70 persen. Untuk mencapainya, Indonesia perlu mendorong sekitar 750 ribu perempuan masuk ke dunia kerja setiap tahun, dengan asumsi tidak ada perempuan yang keluar dari pasar kerja. Salah satu strategi utamanya adalah melalui penguatan kebijakan ekonomi perawatan (care economy).
“Untuk menutup kesenjangan TPAK yang tersisa dan mempertahankan kemajuan setelah tahun 2025, kita harus beralih dari partisipasi ke pemberdayaan. Kita perlu memastikan perempuan tidak hanya bekerja, tetapi perempuan juga memiliki akses pada pekerjaan layak, upah setara, serta peluang kepemimpinan yang sama. Oleh karenanya, investasi dalam ekonomi perawatan, keterampilan digital, dan pekerjaan ramah lingkungan menjadi kunci membuka potensi penuh perempuan di masa depan,” ungkap Amurwani.
Amurwani menegaskan komitmen Indonesia untuk memajukan TPAK perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender melalui berbagai upaya, mulai dari kebijakan care economy, inklusi keuangan, hingga penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
“Sebelumnya, pekerjaan keperawatan yang banyak dilakukan perempuan tidak pernah terhubung dengan ekonomi. Kebijakan care economy akan menciptakan keterhubungan dan memberikan peluang bagi perempuan untuk berdaya secara ekonomi. Hal ini juga akan memberikan dampak berlipat, baik pada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, serta bagi perekonomian negara untuk dapat tumbuh lebih berkelanjutan. Agar dapat membangun pengembangan sistem nilai yang sesuai harapan, kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari kerjasama lintas sektor maupun pelibatan laki-laki,” tutur Amurwani.
Guna meningkatkan kesetaraan gender dan meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan, Amurwani turut menyampaikan pentingnya peningkatan literasi dan akses keuangan bagi perempuan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025, angka indeks inklusi keuangan perempuan di Indonesia sebenarnya sudah tinggi dan akses keuangan bukan lagi menjadi tantangan. Namun, terlepas dari capaian tersebut, perempuan di Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar inklusi keuangan. Perempuan membutuhkan kesehatan dan kesejahteraan keuangan, yaitu kondisi di mana perempuan mampu mengelola kewajiban keuangannya dengan baik dan percaya diri dalam keuangan masa depannya.
“Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman perempuan dalam pengelolaan keuangan dan akses pendanaan bagi usaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah Indonesia bersama World Bank melaksanakan piloting program Women Entrepreneur Finance Code (WE Finance Code). Program ini telah dilaksanakan dua kali periode, dengan menggandeng berbagai pihak mulai dari lembaga jasa keuangan dan jaringan pengusaha perempuan. Saat ini kami telah memiliki 70 penandatangan komitmen yang terdiri dari bank, fintech, koperasi, dan mitra sektor swasta. Seluruhnya telah berkomitmen untuk melaksanakan aksi nyata, transparansi dan akuntabilitas dalam menutup kesenjangan gender dalam akses keuangan,” ujar Deputi KG.
Sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan di angkatan kerja dan mendukung akses keuangan perempuan, upaya perlindungan tetap perlu dilaksanakan. Amurwani kembali menekankan komitmen Indonesia dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan berbasis korban dan berpusat pada penyintas kekerasan.
“Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan terpadu dalam penanganan kekerasan seksual yang tepat waktu dan berkualitas bagi korban sesuai dengan mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, kami telah juga telah mendorong partisipasi perempuan dalam agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace and Security), karena sesungguhnya perempuan memiliki peran vital sebagai agen perdamaian, pencegahan konflik dan melindungi sesama dari kekerasan berbasis gender,” kata Amurwani.
Di dalam pertemuan ini, Amurwani juga membagikan informasi tentang model dan praktik pemberdayaan perempuan yang sudah dilakukan di Indonesia, melalui program Sisternet. Program ini merupakan inisiatif utama dari XLSMART yang berfokus pada peningkatan literasi digital dan pengembangan kapasitas perempuan Indonesia agar bisa lebih mandiri dan berdaya di era digital. Aplikasi Sisternet telah menjangkau dan mendukung lebih dari 1,4 juta perempuan di seluruh Indonesia melalui pelaksanaan berbagai kegiatan mulai dari pelatihan digital, mentoring kewirausahaan, pengembangan kepemimpinan, serta kampanye literasi keuangan dan keamanan digital.
Lebih lanjut, Huawei juga turut mendukung pengembangan keterampilan digital bagi para wirausaha perempuan melalui program Women in Tech. Program ini menawarkan pelatihan pada bidang cloud computing, pengembangan kepemimpinan, dan pemasaran digital. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar dapat meningkatkan kompetensi profesional perempuan, sehingga mampu berkontribusi akjaktif dalam kemajuan ekonomi digital.
Pertemuan G20 EWWG di Afrika Selatan menghasilkan Chair’s Statement, yaitu dokumen yang merangkum pokok-pokok pembahasan, posisi berbagai negara, paragraf yang telah disepakati maupun yang belum disepakati. Hasil dari pertemuan tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam pembahasan di Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan dilaksanakan pada 22-23 November 2025.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id