Kemen PPPA dan World Bank Dorong Infrastruktur Responsif Gender melalui Penguatan Perencanaan dan Penganggaran di K/L Sektor Infrastruktur
Siaran Pers Nomor: B-234/SETMEN/HM.02.04/6/2026
Jakarta (6/6) – Infrastruktur yang responsif gender menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. Project Management Advisor (PMA) World Bank, Lenny N Rosalin menuturkan infrastruktur yang responsif gender bukan sekadar menambah fasilitas perempuan, tetapi memastikan seluruh siklus infrastruktur mempertimbangkan kebutuhan pengguna yang berbeda.
"Ketika akses air bersih berada jauh dari permukiman, transportasi publik yang buruk, layanan penitipan anak (daycare) tidak tersedia, atau fasilitas kesehatan sulit dijangkau. Akibatnya perempuan kehilangan waktu produktif. Partisipasi kerjanya menurun. Pendapatannya akan menurun, yang akhirnya menurunkan GDP nasional Indonesia,” ujar PMA World Bank, Lenny N Rosalin dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Kementerian/Lembaga (K/L) Pengampu Sektor Infrastruktur yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama World Bank di Depok (5/6).
Lenny menjelaskan dalam berbagai forum internasional, isu care economy infrastructure atau infrastruktur pendukung ekonomi perawatan semakin mendapat perhatian sebagai bagian penting dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Infrastruktur responsif gender diharapkan mampu mengurangi beban kerja pengasuhan dan pekerjaan domestik yang tidak dibayar. Hal ini akan meningkatkan partisipasi perempuan terutama dalam angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja baru dan lain sebagainya.
Pada penutupan Bimtek PPRG bagi K/L Pengampu Sektor Infrastruktur, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I Kemen PPPA, Eni Widiyanti berharap kegiatan ini dapat memperkuat perspektif gender para perencana di sektor infrastruktur, sehingga memahami pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Peserta mampu menerapkannya dalam penyusunan program dan anggaran, dan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai rencana output serta kegiatan di K/L masing-masing.
"Kami berharap para peserta tidak berhenti pada tahap memahami konsep, tetapi mampu menerapkan perspektif gender dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran di instansinya masing-masing. Infrastruktur responsif gender tidak dapat diwujudkan oleh satu kementerian saja, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat," tutur Eni Widiyanti.
Pembangunan infrastruktur yang responsif gender membutuhkan sinergi lintas sektor agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh perempuan dan laki-laki. Dengan kolaborasi yang semakin erat, upaya mewujudkan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan gender diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Yana Castilianta salah satu peserta dari Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan Bimtek PPRG memberikan pemahaman yang lebih praktis mengenai cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan program dan kegiatan. Menurutnya, pendekatan tersebut membantu peserta mengidentifikasi berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kesetaraan gender sejak tahap awal perencanaan pembangunan infrastruktur.
"Melalui Bimtek PPRG ini kami semakin memahami bahwa pembangunan infrastruktur yang responsif gender harus dimulai sejak tahap perencanaan. Kami juga mendapat pemahaman bahwa pengarusutamaan gender bukan berarti menambah anggaran, melainkan memastikan program yang sudah ada dapat memberikan manfaat yang lebih setara bagi seluruh kelompok masyarakat," ujar Yana Castilianta dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Kemen PPPA sejak tahun 2022 telah melakukan revitalisasi PUG pada tujuh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan. Kemen PPPA juga terus meningkatkan kapasitas kementerian/lembaga melalui berbagai kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor prioritas, bersama sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan, yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
Selama pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), peserta memperoleh penguatan kapasitas terkait implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses perencanaan dan penganggaran, termasuk praktik penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB). Hasil penyusunan GAP dan GAB diharapkan dapat mendukung proses penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) melalui aplikasi KRISNA dan SAKTI dalam penyusunan RAPBN Tahun 2027, sekaligus meningkatkan kualitas dan jumlah ARG di kementerian/lembaga.
Melalui kegiatan ini, peserta berhasil menyusun analisis gender sektoral sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga serta mengidentifikasi Rincian Output (RO) potensial ARG berdasarkan hasil analisis tersebut. Hasil ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id