Kemen PPPA Dorong Perkuat Komitmen dan Strategi PUG & PPRG di Daerah
Siaran Pers Nomor: B-323/SETMEN/HM.02.04/09/2021
Jakarta (13/09) – Dalam upaya pengintegrasian isu gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di daerah, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan serta Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N Rosalin mengatakan Kemen PPPA akan terus berupaya untuk memastikan terselenggaranya PUG dan PPRG di Kementerian/Lembaga, instansi pusat dan daerah, salah satunya melalui Bimbingan Teknis PUG dan PPRG bagi Perencana di Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan secara virtual melalui zoom meeting pada 13-14 September 2021.
“Dalam rangka mengurangi dan menghilangkan kesenjangan gender perlu menggunakan strategi PUG yang terintegrasi dan berkelanjutan. Saat ini, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar untuk memperkecil kesenjangan gender, khususnya di bidang ekonomi. Untuk itu, peran seluruh pihak mulai dari hulu ke hilir sangat penting dan diperlukan dalam mengawal bagaimana perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dilakukan di setiap K/L dan daerah,” ujar Lenny.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kemen PPPA, Eni Widiyanti menuturkan dibutuhkan strategi pembangunan yang terintegrasi untuk dapat mencapai PUG yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan.
“Pelaksanaan PUG di tingkat nasional dan daerah diperkuat dengan diintegrasikannya kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 di dalam penyusunan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Banyak manfaat yang diperoleh daerah jika melaksanakan strategi PUG dengan baik, diantaranya meningkatkan efektivitas pembangunan, kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan yang tepat sasaran, menyasar pada kelompok masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” tambah Eni.
Sementara itu, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menuturkan untuk memastikan agar PUG bisa terlaksana analisis permasalahan perlu disusun dan dituangkan dalam perencanaan penganggaran.
“Perlu ada penajaman analisa gender yang tidak hanya pada isu ekonomi, tetapi juga isu-isu seperti norma sosial, budaya, kekerasan yang mungkin bisa menghambat perempuan. Dalam proses bisnisnya dilakukan melalui penandaan/tagging Anggaran Responsif Gender (ARG). Kita semua pastinya sepakat bahwa peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan membutuhkan dukungan lintas sektor dan komitmen yang sungguh-sungguh baik dari pusat maupun daerah,” tutur Woro.
Woro menjelaskan target pembangunan wilayah Sumatera Tahun 2020-2024 melalui strategi pengembangan kawasan strategis wilayah Sumatera dengan peningkatan kualitas SDM khususnya akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Adapun target laju pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera pada 2024 sebesar 8 persen.
“Adapun strategi percepatan pertumbuhan dilakukan melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui pengembangan BLK, sekolah vokasi, pendidikan tinggi terapan dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Selain itu juga memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar khususnya di bidang pendidikan dasar dan menengah umum, dan kesehatan yang menjangkau langsung masyarakat melalui puskesmas dan klinik,” jelas Woro.
Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara, Nurlela menerangkan apa saja tantangan, peluang, dan strategi percepatan pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Sumatera Utara. “Berbagai upaya telah dan terus kami lakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Sumatera Utara. Sejalan dengan visi dan misi dalam mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat, tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual berdasarkan pancasila. Kami akan berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya-upaya percepatan PUG melalui serangkaian sosisalisasi, kerjasama, kolaborasi, pendampingan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, meningkatkan kualitas, dan melakukan pemantauan serta evaluasi,” ujar Nurlela.
Nurlaela menambahkan kegiatan Bimbingan Teknis PUG dan PPRG untuk Provinsi Sumatera Utara hari ini merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan pemahaman dan analisa gender bagi para perencana di daerah khususnya Sumatera Utara. “Peserta bimtek diminta untuk dapat melakukan analisa gender dengan metode Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Kemudian nantinya akan ditindak lanjuti dengan coaching clinic untuk pendampingan penyusunan GAP dan GBS secara lebih intensif di masing-masing daerah sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah,” tutup Nurlela.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id