Kemen PPPA Perkuat Kapasitas Perencanaan Pembangunan untuk Pastikan PUG Tepat Sasaran
Siaran Pers Nomor: B-254/SETMEN/HM.02.04/06/2026
Depok (18/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana pembangunan guna memastikan Pengarusutamaan Gender (PUG) terintegrasi secara tepat sasaran dalam kebijakan, program, dan anggaran pembangunan. Langkah ini penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, di mana setiap sektor memiliki dimensi gender yang perlu dipahami dan direspons sejak tahap awal perencanaan.
“Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Kita menghadapi isu transformasi digital, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, kekerasan berbasis gender, hingga tantangan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kepemimpinan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Seluruh isu tersebut memiliki dimensi gender yang harus dipahami secara komprehensif dan diintegrasikan sejak proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM perencana pembangunan menjadi investasi yang sangat penting agar mampu mendorong PUG yang dapat diterapkan secara konkret di berbagai sektor,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih pada Bimbingan Teknis PUG bagi SDM Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Batch 2 (17/6).
Amurwani menjelaskan, sebagai salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) penggerak PUG, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis dalam memastikan perspektif gender terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Peran tersebut membutuhkan dukungan SDM perencana yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengidentifikasi isu gender di berbagai sektor, serta memperkuat koordinasi dengan K/L mitra untuk mendorong penerapan PUG dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pengawasan.
“Tantangan dalam mengintegrasikan perspektif gender di berbagai sektor pembangunan perlu diselesaikan secara bersama-sama. Penguatan implementasi PUG memerlukan sinergi antara Kemen PPPA dan Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan perspektif gender terintegrasi sejak tahap perencanaan hingga penganggaran pembangunan. Dalam hal ini, peran perencana pembangunan menjadi semakin strategis dalam menerjemahkan isu gender ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran yang responsif gender. Penguatan kapasitas perencana pembangunan melalui Bimtek ini menjadi intervensi kunci untuk mencapai target pembangunan yang inklusif, termasuk melalui penguatan implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG), penyusunan rincian output K/L yang berperspektif gender, serta peningkatan kemampuan peserta dalam memahami proses bisnis PUG dan menyusun serta menelaah Gender Action Budget (GAB),” ungkap Amurwani.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menegaskan bahwa pemerintah telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs) yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah menyediakan APBN guna memastikan layanan dasar masyarakat, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan, dapat terpenuhi secara inklusif dan berkelanjutan.
“Dalam RPJMN, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran untuk memastikan isu gender terintegrasi dalam proses perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas juga berperan mendorong agar perspektif gender diterapkan di berbagai sektor, sehingga setiap bidang pembangunan dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat secara lebih inklusif. Di sinilah peran para perencana pembangunan menjadi penting untuk menelaah indikator yang dapat diintegrasikan, kemudian dilanjutkan dengan penandaan anggaran. Dengan memahami esensi PUG, kita dapat mendorong K/L mitra untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang, mulai dari politik, sosial, kemiskinan, lingkungan, hingga sektor lainnya,” kata Pungkas.
Pungkas menambahkan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong terciptanya kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki melalui penyediaan kebijakan dan fasilitas yang mendukung keterlibatan seluruh masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id