Kemen PPPA: Perkuat Komitmen Dalam Implementasi Praktik Baik Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Siaran Pers Nomor: B-380/SETMEN/HM.02.04/10/2021
Jakarta (15/10) – Sebagai rangkaian kegiatan The 4th ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) yang diselenggarakan tanggal 5 sampai dengan 15 Oktober 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan webinar tentang “Berbagi Praktik Terbaik Implementasi Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan” yang dihadiri oleh perwakilan pihak swasta kemitraan pemerintah yang selama ini telah berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan Indonesia.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menegaskan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memajukan status perempuan, saat ini kami memiliki lima program prioritas Presiden untuk meningkatkan status dan dukungan bagi perempuan dan anak, salah satunya ialah, Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender.
“Kami mengedepankan pemberdayaan ekonomi perempuan karena ketahanan ekonomi perempuan tidak hanya berbicara tentang mata pencaharian mereka tetapi juga salah satu strategi utama untuk melindungi hak asasi perempuan. Selain itu, promosi pentingnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja baik di sektor publik maupun swasta harus terus digalakkan, sebab telah terbukti bahwa dengan mempromosikan lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan, kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan dan penghidupan karyawan perempuan dan laki-laki dapat diakui. Oleh karena itu, kita perlu terus mengumpulkan pembelajaran tentang partisipasi dan kontribusi perempuan dalam angkatan kerja yang dapat dibagikan kepada masyarakat luas,” tutur Menteri Bintang.
Berbagai kerjasama telah dan akan terus dilakukan oleh Kemen PPPA dengan berbagai stakeholder baik antar sektor publik maupun swasta terkait dengan pemberdayaan perempuan, Menteri Bintang menuturkan misalnya, saat ini Kemen PPPA dan PT PNM (Persero) telah membuat program pembiayaan untuk memberikan pinjaman dan bantuan bagi perempuan kurang mampu.
“Selain memperluas akses perempuan terhadap pendanaan, kami juga mensosialisasikan materi pemberdayaan perempuan, kepemimpinan, dan kesetaraan gender bagi perempuan di akar rumput melalui program ini. Selain itu, perkembangan teknologi digital 4.0 berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini menyebabkan otomatisasi yang mempengaruhi tenaga kerja berketerampilan rendah, terutama perempuan. Menyadari isu-isu tersebut, terutama dengan perubahan pesat dalam perkembangan bisnis, penting untuk mempertimbangkan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mencapai pekerjaan dan jenjang karir yang lebih baik di era digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus memasukkan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender dalam proses bisnis, serta menciptakan informasi pekerjaan yang dapat diakses, dan dukungan masyarakat untuk perempuan,” ujar Menteri Bintang.
Direktur Eksekutif Philippines Commission on Women dan ASEAN Committee on Women (ACW) Philippines Focal Point, Kristine Yuzon-Chaves mengatakan perempuan di Philippines yang menduduki posisi manajemen senior (CFO, COO, Direktur SDM) terutama di sektor swasta sudah mencapai lebih dari 50 persen jabatan manajer adalah perempuan.
“Pemerintah Philippines berkomitmen untuk menghapus hambatan terhadap kesetaraan gender di tingkat senior dengan memastikan akses yang sama terhadap peluang kerja yang berkembang, memungkinkan kondisi kerja yang fleksibel bagi perempuan, meninjau pendekatan rekrutmen, memberikan pendampingan dan pembinaan kepada perempuan, dan membuat rencana kesinambungan bisnis yang baik untuk menghadapi bencana. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan,” ujar Kristine.
Sarah Angelique, Government and External Scientific Affair Lead Senior Manager Danone Indonesia menjelaskan tentang Keberagaman Inklusif untuk Kemajuan Indonesia yang telah dilakukan Danone Indonesia selama ini. Berbagai program terkait pemberdayaan perempuan dan komunitas telah kami lakukan sebagai bentu komitmen Danone Indonesia dalam hal pemberdayaan perempuan.
“Beberapa di antara program tersebut yakni, Warung Anak Sehat, Mombassadors, Unit bisnis daur ulang, Stellar Women Entrepreneurship Academy, dan Aqua Home Service. Danone Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja atau gender gap antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan juga bisa menempatkan posisi strategis sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan. Hal ini kami wujudkan pada tahun 2020, sebanyak 48 persen perempuan menempatkan posisi manajer, termasuk 56 persen perempuan di tingkat direktur dalam perusahaan kami. Selain itu, kami juga telah memastikan kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan, kami membangun lingkungan kerja di mana setiap individu dihormati dan dihargai, di mana pandangan, perspektif, dan keunikan mereka yang berbeda dianut,” terang Sarah.
Terkait pemberdayaan perempuan di P&G Indonesia, Direktur Senior P&G Indonesia, Nararya Soeprapto mengatakan P&G Indonesia bercita-cita untuk membangun dunia yang lebih baik bagi kita semua. “Kami ingin menciptakan dunia yang bebas dari bias gender, dengan suara yang sama dan perwakilan yang setara untuk semua individu – sebuah dunia di mana semua orang memandang setara. Kami tahu bahwa ketika kami melakukan ini, komunitas menjadi lebih sehat, bisnis berkembang, dan dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Kami juga ingin menciptakan tempat kerja yang inklusif dan setara, lingkungan yang setara gender,” ujar Naraya.
Naraya menjelaskan pada tahun 2020, P&G Indonesia meluncurkan program peningkatan kapabilitas komprehensif yang disebut Gerakan Maju Wanita Indonesia (ANJANI). ANJANI merupakan bagian dari komitmen P&G untuk mempromosikan jaringan pasokan yang lebih beragam di bawah inisiatif unggulan yang disebut 'Program Keragaman Pemasok. Pada peluncuran pertamanya di tahun 2020, P&G Indonesia bermitra dengan WEConnect International untuk melatih wirausaha perempuan Indonesia.
“Kami ingin membangun lebih banyak kesetaraan dan inklusi ke dalam basis pasokan kami dengan menjadi lebih adil dalam alokasi pengeluaran dan advokasi kami untuk Woman Owned Business (WOB)/Women Led Business (WLB). Kami juga ingin berinvestasi secara selektif dalam kemitraan, dan program yang memperluas jalur beragam WOB/WLB melalui ANJANI. Kami percaya dengan menghapus hambatan terhadap pendidikan untuk anak perempuan dan peluang ekonomi bagi perempuan melalui program perusahaan dan merek serta advokasi kebijakan akan mewujudkan dunia yang lebih baik lagi,” tambah Naraya.
Hal yang sama juga dilakukan oleh PT Astra dalam hal pemberdayaan perempuan khususnya di desa melalui Desa Sejahtera Astra. Head of Environment & Social Responsibility PT. Astra International, Tbk, Diah Suran Febrianti mengatakan sejak Juni 2019, Astra telah mengembangkan 930 Desa Sejahtera Astra (DSA) yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. “Tentunya untuk menjalankan program ini kami bekerjasama dengan berbagai pihak dari lintas sektor untuk dapat menyukseskan program ini. Salah satu Desa Sejahtera Astra ada di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur program ini bekerjasama dengan Du’Anyam untuk meningkatkan daya saing produk tenun lontar dan melestarikan keterampilan menenun lontar perempuan disana,” ujar Diah.
Dalam hal pemberian modal bagi perempuan yang memiliki usaha mikro, Institutional and Planning Director PT PNM (Persero), Sunar Basuki mengatakan PNM berkomitmen untuk dapat mempromosikan pengusaha perempuan dengan target perempuan pra-sejahtera melalui permodalan. “Program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok. Adapun upaya ini dilakukan oleh PNM guna memajukan usaha individu dan kelompok, bukan hanya lewat pembiayaan tetapi juga mengikatkan diri secara psikologi dengan nasabah. Per Agustus 2021, PNM sudah memiliki nasabah ibu prasejahtera sebanyak 10,5 juta nasabah yang 100 persen adalah perempuan. Hal ini menjadikan PNM sebagai perusahaan pembiayaan kelompok dengan nasabah aktif terbanyak di dunia. PNM mengantarkan pengusaha mikro sejak dini untuk dapat meningkatkan keterampilannya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dalam sistem mikro yang digagas oleh pemerintah,” ujar Sunar.
Sementara itu, dalam pernyataan penutup, Deputi Bidang Kesetaran Gender Kemen PPPA sekaligus Ketua ASEAN Committee on Women, Lenny N Rosalin menuturkan Pemerintah memiliki tugas dan kapasitas untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Untuk itu, diperlukan sinergi dan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah serta peran serta masyarakat yang meliputi lembaga profesi, swasta, media, akademisi, lembaga penelitian, organisasi keagamaan dan masyarakat.
“Adapun hasil rekomendasi yang dapat dipertimbangkan yakni, pertama, mekanisme pengarusutamaan gender harus dimasukkan ke dalam proses proyek untuk memperkuat gender dalam kemitraan publik-swasta (KPS). Kedua, KPS harus mengambil pendekatan berbasis bukti melalui penilaian dampak gender. Studi-studi ini harus mempertimbangkan dampak pada perluasan cakupan (kuantitas) dan keterjangkauan, aksesibilitas dan kesesuaian (kualitas), di semua tahap. Kami yakin bahwa hal yang didapatkan dari webinar ini akan semakin memperdalam kesadaran dan pemahaman kita tentang pentingnya inisiatif pemberdayaan ekonomi perempuan dari sektor publik dan swasta, terutama di era digital dan konteks pandemi. Praktik baik yang ditunjukkan oleh negara-negara ASEAN dan ASEAN sebagai komunitas mendorong kita untuk mempertimbangkan tindakan kolaboratif sebagai strategi untuk memperkuat kapasitas perempuan untuk mengakses peluang pembangunan ekonomi yang setara yang berlanjut ke efek jangka panjang untuk kesetaraan gender. Secara keseluruhan, kami berharap webinar ini dapat bermanfaat bagi semua negara dalam hal pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di ASEAN,” ujar Lenny.
Dalam webinar tersebut, hadir pula sebagai pembicara lainnya yakni, Regional Programme Manager, WeEmpowerAsia, UN Women Regional Office for Asia and the Pacific, Katja Freiwald, dan Co-founder-Chief of Community & Partnership Du'Anyam, Hanna Keraf yang juga berbagai praktik baik dalam hal pemberdayan perempuan dan kesetaraan gender di perusahaannya masing-masing dalam rangka mendukung upaya pemerintah.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id