Kemen PPPA: Waspada Tindak Kekerasan Seksual di Sekolah
Siaran Pers Nomor: B-146/SETMEN/HM.02.04/03/2024
Jakarta (28/05) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya tindakan kekerasan seksual pada anak (C) dan (K) di Kota Pariaman Sumatera Barat. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar menyampaikan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Pariaman Sumatera Barat untuk memastikan korban dan keluarga korban mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan korban.
“Kami sangat prihatin dan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru olahraga di Kota Pariaman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak anak dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam penanganan Polres Kota Pariaman, pelaku sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian sementara kedua korban sudah mendapatkan layanan dari pihak UPTD PPA Pariaman” ujar Nahar.
Nahar menyebutkan pihaknya telah berkordinasi dengan pihak UPTD PPA Kota Pariaman untuk memastikan pendampingann baik kepada korban dan keluarga korban. Berdasarkan hasil kordinasi dengan pihak UPTD PPA Kota Pariaman, saat ini kedua korban telah mendapatkan pendampingan psikologis dan pendampingan selama proses hukum di unit PPA Polres Kota Pariaman. Selain itu pihak DP3A Kota Pariaman melakukan penelusuran untuk mendalami kemungkinan adanya korban lainnya.
Nahar menyampaikan berdasarkan informasi dari UPTD PPA Kota Pariaman terduga pelaku telah ditahan di Polres Kota Pariaman dan terancam sanksi pidana sesuai pasal 82 ayat 2 dan 6 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta ditambah 1/3 dari ancaman pidana karena dilakuan tenaga pendidik (guru). Selain dikenai pidana penjara, terduga pelaku juga dapat diberikan tindakan rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
Selain itu pelaku juga diduga telah melanggar pasal pasal 30 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menerangkan korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Selain itu dalam pasal 66 dijelaskan juga terkait hak korban yaitu korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
Nahar mendorong agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan cepat dan adil. Nahar menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya. Selain itu Nahar meminta kepada orang tua dan pihak sekolah baik kepala sekolah, guru serta jajarannya untuk lebih mengawasi anak-anak di dalam kegiatan belajar mengajar karena anak memiliki kerentanan, sehingga anak kerap kali menjadi objek kekerasan seksual.
Nahar menambahkan “Jika masyarakat melihat tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, dapat melapor melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp 08111-129-129. Selanjutnya terkait kasus ini, Kemen PPPA akan mengawal kasus ini hingga tuntas, terlebih korban masih berusia anak. Semua anak adalah anak kita yang wajib kita jaga dan lindungi bersama.”
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id