KemenPPPA Dorong Implementasi DRPPA untuk Tuntaskan Lima Isu Prioritas
Siaran Pers Nomor: B-081/SETMEN/HM.02.04/02/2022
Trenggalek (17/2) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menghadiri penandatanganan komitmen Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) oleh Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA mendorong implementasi DRPPA di daerah untuk menuntaskan lima isu prioritas arahan Presiden Republik Indonesia.
"Kita tidak ingin seremonial belaka, tetapi komitmen yang kita lakukan untuk mewujudkan desa yang ramah perempuan dan peduli anak hari ini harus betul-betul diimplementasikan. Ada 10 (sepuluh) indikator dalam DRPPA, termasuk 5 (lima) isu prioritas arahan Presiden Republik Indonesia, salah salah satunya adalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender," ujar Menteri PPPA, dalam Penandatanganan Komitmen DRPPA Kabupaten Trenggalek, Rabu (16/2).
Menurut Menteri PPPA, pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan adalah hulu dari isu perempuan dan anak di Indonesia. "Kalau perempuan sudah berdaya secara ekonomi, isu lainnya bisa kita selesaikan, baik itu pengasuhan, penurunan angka kekerasan, penurunan angka pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak," tutur Menteri PPPA.
Lebih lanjut, Menteri PPPA mengatakan, sumber daya manusia adalah investasi berharga bagi suatu bangsa dan menjadi tanggung jawab seluruh pihak. "Kami titip perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek. Tentunya saya tidak sanksikan lagi, di Kabupaten Trenggalek perempuannya akan berdaya, tangguh, dan mandiri, serta akan bisa mendampingi anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa yang hebat dan berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," ungkap Menteri PPPA.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Lenny N. Rosalin menyambut baik adanya kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan DRPPA. “KemenPPPA sudah melakukan MoU dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa alokasi dana desa bisa digunakan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itulah yang kemudian diwujudkan dalam DRPPA. Jadi, kami langsung bergerak di setiap provinsi dan beberapa sample kabupaten/Kota yang dipilih yang harapannya dapat mewujudkan 10 (sepuluh) indikator DRPPA, mulai dari lebih terstrukturnya organisasi perempuan dan anak di desa hingga pencegahan perkawinan anak,” ujar Lenny.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek pun berkomitmen untuk mendorong perwujudan DRPPA melalui berbagai program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, seperti Sekolah Perempuan, Disabilitas Anak, dan Kelompok Rentan lainnya (SEPEDA KEREN), Kredit Tuntas untuk Disabilitas, 5000 Pengusaha Perempuan, Musyawarah Perempuan, Anak Disabilitas, dan Kelompok Rentan lainnya (MUSRENA KEREN), Pesantren Ramah Anak, dan lain sebagainya.
"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kami selalu menempatkan pengarusutamaan gender di dalam naskah akademik, salah satu yang kita dorong adalah penetapan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang MUSRENA KEREN. Jadi, musyawarahnya dulu kita dorong, lalu kapasitasnya kita tingkatkan, hingga kemudian munculah SEPEDA KEREN. Sampai pada akhirnya, dua tahun yang lalu kita punya rumah perempuan dan sekarang kita sedang mendorong 5000 pengusaha perempuan. Semoga dengan inisiasi ini Kabupaten Trenggalek bisa lebih inklusif, serta ramah perempuan dan disabilitas," ujar Bupati Kabupaten Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.
Dalam kunjungannya, Menteri PPPA juga mengunjungi Rumah Perempuan yang berada di area Pendopo Bupati Kabupaten Trenggalek dan mengharapkan komitmen daerah untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi perempuan dan anak melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id