KERJA BERSAMA ANTAR NEGARA, KUNCI KESETARAAN GENDER DI MASA DEPAN
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
PRESS RELEASE
KERJA BERSAMA ANTAR NEGARA, KUNCI KESETARAAN GENDER DI MASA DEPAN
Siaran Pers Nomor: B- 104/Set/Rokum/MP 01/09/2017
JAKARTA, (25/9) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemen Setneg) dan Sekretariat Colombo Plan menyelenggarakan program kerjasama Sharing Best Practices on the Implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting. Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, pertemuan tersebut diikuti perwakilan 12 negara berkembang Colombo Plan yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indonesia, Malaysia, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand dan Fiji, kegiatan ini rencananya akan berlangsung sejak 25-28 September 2017 di Jakarta dan 29-1 Oktober 2017 di Bandung.
Pertemuan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman terbaik Pemerintah Indonesia dalam proses perumusan, implementasi dan advokasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG), baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah. Serta mengumpulkan informasi kebijakan dan status PPRG di masing-masing negara peserta untuk kemudian dijadikan referensi dalam upaya memajukan advokasi PPRG bagi Indonesia maupun negara peserta lainnya.
“Melalui kegiatan ini, akan ada banyak pengalaman yang dimiliki negara-negara peserta baik itu dari fenomena umum ataupun kondisi khusus masing-masing negara dalam upaya pengarusutamaan gender yang dapat kita gabungkan. Kumpulan pengalaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam memperbaiki kerja kita terkait pengarusutamaan gender di masa depan. Berbagi pengalaman membuat kita dapat mempersiapkan lebih baik. Kuncinya adalah kooperatif, kolaborasi, dan kerja bersama. Oleh karena itu, kerja bersama penting untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.
Menteri Yohana juga menekankan, bahwa kesetaraan gender dan pembangunan adalah untuk semua. Laki-laki, perempuan dan anak-anak yang jumlahnya setengah dan 35% dari populasi dunia, mereka dengan kebutuhan khusus, yang belum terjangkau, serta terpinggirkan harus diikutsertakan dan dijadikan penerima manfaat pembangunan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau atau SDGs (Suistainable Development Goals) yang memegang prinsip inklusivitas,yang berarti bahwa semua orang penting.
“Meskipun penganggaran responsif gender belum diketahui dan digunakan secara luas, ini saatnya bagi kita untuk mempromosikan PPRG dalam setiap tahap proses pembangunan. Pengarusutamaan gender bukan hanya pengetahuan dan keterampilan mempraktikkan metode, tapi juga melibatkan hubungan manusia, aspek sosial budaya dan bahkan kasih sayang. Terkait peran keluarga sebagai institusi terkecil dimana isu gender menjadi landasan dalam membangun keluarga yang harmonis, saling hormat dan menyayangi. Kita harus menjadikan kesetaraan gender sebagai persoalan dalam hati kita. Inilah inti dari apa yang kita lakukan, membuat kesetaraan gender menjadi kenyataan,” jelas Menteri PPPA, Yohana Yembise.
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasikpppa@gmail.com
www.kemenpppa.go.id