Menteri PPPA: Pemerintah Perkuat Sistem Layanan Kesehatan Responsif Gender, Pastikan Tak Ada Perempuan yang Tertinggal
Siaran Pers Nomor: B- 171/SETMEN/HM.02.04/4/2026
Jakarta (29/4) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem layanan kesehatan yang responsif gender yang dapat mengakomodir setiap siklus kehidupan perempuan, menjamin layanan bebas diskriminasi dan berkualitas. Menurutnya, prinsip "no woman left behind" menjadi landasan utama pemenuhan akses layanan kesehatan bagi seluruh perempuan.
"Forum ini menjadi pertemuan lintas sektor sekaligus ruang bersama untuk mendengar, memahami, dan merumuskan langkah nyata guna memastikan pemenuhan hak kesehatan perempuan di Indonesia secara adil, setara, bermutu, dan berkelanjutan. Kita bersama-sama memastikan hak kesehatan perempuan dapat dipenuhi sesuai dengan konstitusi yang menjujung kesetaraan," ujar Menteri PPPA pada acara Forum Nasional Kesehatan Perempuan Tahun 2026 di Kantor Kementerian Kesehatan.
Menteri PPPA menyampaikan penguatan sistem kesehatan perempuan menjadi semakin penting di tengah tantangan yang masih dihadapi. Perempuan mencakup 49,6 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 142 juta jiwa (BPS, Semester I 2025), sehingga kualitas kesehatan perempuan secara langsung menentukan kualitas sumber daya manusia nasional. Di sisi lain, upaya perbaikan kesehatan perempuan terus menunjukkan kemajuan, meskipun tantangan yang dihadapi masih kompleks. Angka Kematian Ibu (AKI) telah menurun dari posisi tertinggi menjadi peringkat ketiga di ASEAN. Hal ini membutuhkan usaha-usaha agar posisi Indonesia menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, kasus kanker serviks mencapai sekitar 36 ribu kasus per tahun, yang berkaitan dengan rendahnya cakupan skrining dan kesadaran terhadap vaksinasi.
“Pemerintah Indonesia telah merespons tantangan ini melalui inisiatif program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan sejak awal tahun lalu. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk perempuan, terhadap kondisi kesehatan diri dan keluarganya, sehingga deteksi dini dapat dilakukan dan beban pembiayaan jangka panjang dapat ditekan. Kami juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam menindaklanjuti rekomendasi kami guna memperkuat kualitas sistem kesehatan perempuan yang lebih responsif dan berkelanjutan,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah hal yang menjadi rekomendasi dalam penguatan kesehatan perempuan. Pertama, memastikan layanan kesehatan yang ramah, aman, dan bebas dari diskriminasi. Kedua, memperkuat upaya pencegahan serta deteksi dini penyakit di setiap tahap kehidupan. Ketiga, memperluas akses layanan, khususnya bagi perempuan di wilayah 3T dan kelompok rentan. Keempat, mengintegrasikan layanan kesehatan dengan sistem perlindungan dari kekerasan, sekaligus memperkuat layanan kesehatan jiwa bagi perempuan dan remaja, serta meningkatkan literasi kesehatan agar perempuan mampu mengambil keputusan yang tepat bagi diri sendiri dan keluarganya.
Merespon hal tersebut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa peran perempuan dalam menjaga kesehatan keluarga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan mencapai usia harapan hidup yang sehat. Hal ini perlu diperkuat melalui pemanfaatan jaringan layanan kesehatan yang telah tersedia hingga tingkat akar rumput, mulai dari puskesmas hingga posyandu yang menjangkau masyarakat secara luas.
“Kita telah memiliki jaringan fasilitas kesehatan yang luas, mulai dari puskesmas di 10.000 kecamatan, puskesmas pembantu di 85.000 desa, hingga posyandu di 300.000 dusun, dan ini perlu diperkuat sampai ke tingkat rumah tangga. Saya mengajak seluruh perempuan Indonesia bersama-sama dengan seluruh stakeholder, agar peran-peran penjaga kesehatan dapat dilakukan oleh para ibu di 74 juta rumah tangga. Pada praktiknya, peran ini sudah dijalankan oleh para ibu seperti merawat anggota keluarga yang sakit dan menjaga kesehatan sehari-hari. Ke depan, peran ini perlu terus diperkuat menjadi sebuah gerakan bukan hanya menciptakan gerakan perempuan sehat, tapi gerakan perempuan sehat yang menjaga kesehatan keluarganya,” ujar Menteri Kesehatan.
Wakil Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Isyana Bagoes Oka menjelaskan bahwa penguatan sistem kesehatan perempuan memerlukan keterlibatan lintas elemen masyarakat. Peran tersebut mencakup keterlibatan ayah dalam pengasuhan, penguatan peran remaja, serta penyediaan layanan yang ramah dan inklusif bagi kelompok rentan. Dengan demikian, pendekatan yang dibangun tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh hingga tingkat keluarga.
Lebih lanjut, Wamen Dukbangga turut menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan perempuan. “Kesehatan perempuan mencakup kesehatan fisik dan mental yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Karena itu, Kemendukbangga/BKKBN bekerja dari hulu, dimulai dari keluarga melalui edukasi yang berujung pada perubahan perilaku. Pendekatan yang kami lakukan berbasis siklus hidup, mulai sejak dalam kandungan, masa anak-anak, remaja, persiapan pernikahan, hingga memasuki usia lansia,” jelas Wamen Dukbangga.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id