Penanganan KLB program MBG, Pemerintah Pastikan Keselamatan Anak adalah Prioritas Utama
Siaran Pers Nomor: B-333/SETMEN/HM.02.04/9/2025
Jakarta (29/9) – Pemerintah bergerak menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengambil langkah cepat dan terukur sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga yang dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi guna merumuskan langkah konkret untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan MBG.
"Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9).
Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh. Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional. Langkah keempat adalah memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan. Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.
“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Menko Zulkifli.
Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.
“Semua langkah kami lakukan terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkas Menko Zulkifli.
Usai menghadiri rakor, Menteri PPPA Arifah Fauzi menuturkan pemerintah telah berupaya untuk mengambil langkah terbaik menanggulangi KLB dengan berkoordinasi lintas Kementerian/Lembaga. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program MBG yang mengedepankan pemenuhan hak dasar anak untuk memperoleh makanan bersih, bergizi, dan sehat, serta jaminan perlindungan anak.
"Kami sudah berkoordinasi bersama dengan beberapa kementerian/lembaga untuk mencari solusi terbaik menangani KLB ini, ini semua tentu demi anak-anak kita," ujar Menteri PPPA usai menghadiri Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada program prioritas MBG.
Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan.
Setahun Bekerja, Bergerak, Berdampak
#SetahunBerdampak
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id