Penghargaan dari Kementerian Keuangan CQ KPKNL Jakarta III
Dalam Rangka memenuhi undangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, Kementerian Keuangan, pada Hari Rabu Tanggal 2 Mei 2012. Bertempat di Pendopo KPKNL Kanwil VII - Jakarta, Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat. Untuk mengikuti Sosialisasi PMK 125 Tahun 2011 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 dan KMK 271 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara / Lembaga.
PMK 125 Tahun 2011 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik atas pengeloaan BMN Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (DK/TP)
Peraturan ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh Temuan BPK dan rekomendasi tindak lanjut atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 dimana terdapat aset barang milik negara (BMN) yang berasal dari dana DK/TP tetapi masih tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), karena belum ada penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang menguasai BMN tersebut, dan BPK merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk menetapkan peraturan teknis mengenai penyerahan BMN eks DK/TP. Peraturan ini untuk dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
KMK 271/KMK.06/2011 merupakan keputusan Menteri Kuangan yang menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 guna tercapainya keseragaman persepsi, langkah, dan optimalisasi tindak lanjut hasil penertiban BMN. Dalam Keputusan ini terdapat 10 Ruang Lingkup Kebijakan yang diambil Menteri Keuangan dalam menyelesaikan persalahan dalam penertiban Barang Milik Negara.
Tindak lanjut hasil penertiban BMN harus telah selesai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya KMK, atau sampai dengan 15 Agustus 2013.
Selanjutnya pada Saat Penutupan Acara dilakukan Penyerahan Piagam Penghargaan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas Prestasinya yang telah melaksanakan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2011 dengan “Tepat Waktu” untuk 7 (tujuh) Satker yang ada di KPP - PA. Pemberian penghargaan tersebut, sebagai reward kepada K/L yang melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN dengan tepat waktu, dan ke tujuh Satker yang ada di KPP-PA kesemuanya telah melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN dengan tepat waktu, yang sangat membantu Kementerian Keuangan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Penghargaan ini telah dilaporkan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Beliau menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Satker yang telah bekerja keras dalam melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN yang tepat waktu, dan Satker harus dapat terus mempertahankan prestasi ini untuk periode dan masa-masa yang akan datang, dan dengan tetap dapat mempertahankan Opini tertinggi yang diberikan BPK, yaitu: “ Wajar Tanpa Pengecualian” yang telah diraih oleh KPP – PA selama 3 Tahun berturut-turut.