Press Release: Peran Strategis Widyaiswara (WI) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dalam Penguatan Kapasitas PUG
PRESS RELEASE
PERAN STRATEGIS WIDYAISWARA (WI) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) DALAM PENGUATAN KAPASITAS PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
Siaran Pers Nomor: 40/Humas KPP-PA/06/2015
Jakarta (4/6) – Data-data empirik yang menunjukkan terjadinya kesenjangan gender merupakan salah satu permasalahan pembangunan. Memang, kita menyadari kondisi itu tidaklah disengaja melainkan berjalan secara linier, tetapi kita perlu melakukan perubahan struktural, dan kultural dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang lebih inklusif sehingga menjamin kepastian manfaat sumberdaya pembangunan yang berkeadilan gender. Perubahan itu hanya dilakukan manakala para aktor pembangunan memiliki gender mindset dan kesetaraan gender menjadi benchmark dalam penentuan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan agenda UN Womens tentang Planet 50:50 by 2030 Step It Up for Gender Equality.
“Penguatan kapasitas pengarusutamaan (PUG) bagi Widyaiswara (WI) menjadi sangat strategis karena WI memiliki fungsi transformatif nilai-nilai, gagasan, dan ide-ide perubahan paradigma kesetaraan gender pada semua bidang pembangunan. Widyaiswara yang sensitif gender akan menjadi modal besar dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia laki-laki dan perempuan guna menghadapi persaingan produk barang dan jasa serta sumberdaya manusia antarkawasan,” ujar Menteri PP dan PA, Yohana Yembise pada Workshop Penguatan Kapasitas Widyaiswara tentang Bahan Ajar Kasus Berbasis Kesetaraan Gender pada Diklat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan di Diklat LAN, Jakarta (4/6).
Data-data kesenjangan gender tahun 2014-2015 dapat terlihat dari perempuan yang duduk di eksekutif: posisi Menteri: 23,5%; Gubernur: 0% dan Wakil Gubernur: 1 orang di Papua Barat; Perempuan menjadi Bupati/Walikota termasuk para wakilnya adalah 5,3% (54 orang) dari 1.065 kepala daerah. Perempuan duduk di Direksi : 6,15% dari 650 direksi di BUMN. Isu gender lainnya: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan : 50,22% dan laki-laki : 83,05% (Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia bulan Agustus 2014, BPS). Perempuan duduk di legislatif hasil Pemilu 2014: di legislatif pusat: DPR RI: 17, 32%; DPD RI: 25,76%, perempuan di legislatif daerah: DPRD Provinsi: 16,15% dan DPRD Kabupaten/Kota: 14%. Masih terdapat 11 provinsi tidak memiliki wakil perempuan di DPD RI dan 7 provinsi tidak memiliki wakil perempuan di DPR RI, serta sekitar 8% dari 510 (41 kab/kota) tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD-nya.
Menteri Yohana menilai Lembaga Administrasi Negara (LAN), khususnya Widyaiswara (WI) memiliki peran yang strategis karena memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN yang memiliki paradigma kesetaraan gender dalam pembangunan. WI ini adalah katalisator dan korektor yang dapat melakukan perubahan cara berpikir, bersikap, dan tindakan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam melihat permasalahan atau isu-isu yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan. “Di sinilah letak dan pentingnya semua pejabat tinggi madya dan madya ASN di pusat dan daerah memahami pentingnya penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang responsif gender dan peduli anak guna mewujudkan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan, yang sejalan dengan upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tambah Menteri Yohana.
Pelaksanaan PUG telah banyak meraih kemajuan, bukan saja secara fisik melainkan non-fisik yang ditandai oleh semakin terbukanya paradigma kesetaraan bagi para penentu kebijakan di pusat dan di daerah; dan semakin luasnya partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239,
e-mail : humas.kpppa@gmail.com