Wamen PPPA Dorong Perempuan Jadi Prioritas Penguatan Ekonomi di Wilayah Kepulauan
Siaran Pers Nomor:B-251/SETMEN/HM/02.12/6/2026
Ambon (13/06) – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan menegaskan perempuan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah, termasuk di wilayah kepulauan. Menurut Wamen PPPA, pemberdayaan perempuan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mendorong pembangunan yang inklusif.
“Perempuan harus masuk sebagai bagian dari strategi ekonomi daerah. Dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia, setengahnya adalah perempuan. Kalau perempuan tidak dilibatkan dalam strategi ekonomi, maka kita akan tertinggal. Ketika perempuan memiliki akses dan kesempatan untuk berkembang, dampaknya akan dirasakan oleh keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah,” ujar Wamen PPPA saat menghadiri Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang diselenggarakan oleh Gerakan Bersama Perempuan Maluku (GBPM) di Kantor Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku, Kota Ambon (12/06).
Wamen PPPA menekankan bahwa pemberdayaan perempuan perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan memanfaatkan potensi lokal dan membangun ekosistem yang berkelanjutan. Menurut Wamen PPPA, penguatan ekonomi perempuan harus diarahkan untuk menciptakan perubahan sosial yang berdampak nyata bagi keluarga dan masyarakat.
“Yang kita bangun bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi sebuah sistem yang memberikan nilai tambah dan keberlanjutan. Potensi lokal harus diperkuat, didampingi, dan dikembangkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menciptakan dampak sosial yang nyata,” ungkap Wamen PPPA.
Wamen PPPA juga menegaskan bahwa berbagai terobosan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta integrasi perspektif perempuan dan anak dalam setiap kebijakan pembangunan hingga tingkat desa.
“Kalau kami ingin melakukan terobosan, kita harus punya ekosistem. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, Kementerian PPPA terus melakukan pengarusutamaan perspektif perempuan dan anak hingga ke kementerian lain dan sampai ke desa. Kita harus menghadirkan layanan yang terintegrasi dan melihat setiap persoalan dengan perspektif kemanusiaan agar masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah dan tidak dipersulit,” tegas Wamen PPPA.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan perempuan di wilayah kepulauan. Menurut Gubernur Maluku, perempuan memiliki peran strategis sebagai penjaga ketahanan keluarga sekaligus kekuatan sosial yang berkontribusi besar bagi pembangunan daerah.
“Dalam upaya pemberdayaan perempuan di daerah kepulauan, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi perempuan, masyarakat sipil, dan dunia pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku akan terus berupaya memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama yang berkelanjutan,” ujar Gubernur Maluku.
Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi perempuan, masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pemberdayaan perempuan di wilayah kepulauan. Melalui forum ini, Kemen PPPA berharap semakin banyak kolaborasi yang terbangun untuk memperluas akses perempuan terhadap peluang ekonomi, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, serta memperkuat perlindungan perempuan dan anak guna mewujudkan Indonesia yang inklusif, setara, dan sejahtera.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id