Linda Gumelar: Waspadai Perdagangan Orang di Jawa Timur
Perdagangan orang atau human traficking menjadi masalah serius dan telah mewabah di sejumlah daerah di Indonesia. International Organization for Migration (IOM) Indonesia menyebutkan Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ketiga sebagai daerah asal korban perdagangan orang terbanyak setelah Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Dari 3.909 korban yang dipulangkan IOM, sebanyak 478 berasal dari Jawa Timur.
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, hal ini perlu diwaspadai dan diatasi secara serius oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Sebab selain kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi akibat perdagangan orang ini juga merupakan bentuk kekerasan yang korbannya 90% adalah perempuan dan anak.
Di banyak negara di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara asal korban perdagangan orang cukup besar. Padahal Indonesia bukan sebagai negara pengirim buruh migran terbesar, seperti Filipina, namun jumlah perdagangan orangnya relatif kecil.
Adapun beberapa indikasi perdagangan orang di Jawa Timur yang perlu diwaspadai, kata Linda, di antaranya bermunculannya para pencari calon tenaga kerja atau calo dan iming-iming yang manis akan mencarikan pekerjaan di daerah atau negara lain dengan pendapatan lebih tinggi serta menyenangkan.
"Tetapi kenyataannya banyak terjadi korban yang dipekerjakan dan dieksploitasi, bekerja dengan jam kerja panjang. Adapula yang dipekerjakan tidak layak, seperti kafe, salon, restoran atau hotel plus-plus dengan jenis pekerjaan sebagai pelacur atau pembantu rumah tangga yang tidak terlindungi," kata Linda saat tatap muka dan dialog dengan tokoh adat, jajaran pemda, organisasi masyarakat, LSM peduli perempuan dan anak di Sumenep, Jawa Timur dalam kunjungan kerja sehari ke daerah itu, Senin (21/11) Pagi.
Selain tatap muka dan dialog, Meneg PPPA juga menyempatkan berkunjung ke Museum Sumenep, melihat kerajinan atau industri rakyat seperti batik, manisan rumput laut dan makanan rengginang, serta pabrik pengolahan ikan teri.
Menurut Linda, budaya menikah pada usia muda dan tingginya angka perceraian mendorong banyak orang untuk berpindah dan bekerja di luar komunitas atau daerah asalnya. Sementara para calo atau oknum yang mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut sangat jeli dan cerdik dalam memanfaatkan kondisi ini melalui penjeratan hutang atau jasa.
Ia mengingatkan masyarakat dan semua unsur penting di Jawa Timur, khususnya Sumenep untuk mengenali pelaku dan tidak segan-segan melaporkannya ke pihak berwajib. Tidak menutup kemungkinan pelaku adalah tokoh masyarakat sendiri, entah dalam peran sebagai calo atau ikut melakukan pemalsuan identitas.
Kabupaten Sumenep, kata Linda, bagian dari tanah Madura yang selama ini terkenal dengan jiwa dan budaya merantau. Modus yang sering terjadi di kalangan warga Madura adalah penggunaan paspor wisata atau haji untuk tinggal lama di perantauan dengan negara tujuan biasanya Timur Tengah. Apabila korban terperangkap dalam mata rantai perdagangan orang, sementara di Timur Tengah sangat kuat dalam budaya konvensionalnya dan penerapan hukum Qisasnya, maka bisa dibayangkan berbagai penderitaan akan dialami korban.
"Tidak hanya cacat fisik dan trauma psikis yang bakal dialami korban bahkan nyawa pun bisa hilang akibat penerapan hukum di sana. Karena itu warga Sumenep saya himbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan mencegah jeratan perdagangan orang ini," kata Linda menambahkan.
Kepada pemda dan DPRD Sumenep, Linda mengimbau agar lebih responsif perempuan dan anak, terutama dalam alokasi anggaran daerah untuk pemberdayaan dan sosialisasi. Bagaimanapun dengan jumlah perempuan di Sumenep yang jauh lebih besar dari laki-laki, mesti dijadikan investasi dalam pembangunan agar tidak menjadi beban.
Sementara itu, Bupati Sumenep Busyro Karim mengakui partisipasi perempuan di daerah yang dipimpinnya masih rendah. Padahal dari sisi jumlah perempuan lebih banyak yakni 52,18%, sedangkan laki-laki 48,7% dari total penduduk 1 juta lebih jiwa.
Di bidang pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan hanya 3.497 orang, di bawah laki 8.477 orang. Di politik, anggota DPRD perempuan hanya 3 orang dari total 50 anggota.
"Sementara dalam bidang pendidikan masih menunjukan piramid berdiri, di mana semakin tinggi pendidikan semakin banyak perempuan Sumenep yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi," katanya.
Secara sosial pun sebagian besar perempuan Sumenep masih menjadi ibu rumah tangga, sehingga menjadi tantangan besar pemda untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, pada masyarakat pesisir peran perempuan dalam peningkatkan ekonomi keluarga sangat dominan. Misalnya hasil tangkapan ikan, pengolahan untuk menghasilkan pendapatan dilakukan oleh ibu rumah tangga sedangkan suami hanya menangkap.
Dengan jumlah besar dan potensi kekayaan alam di Sumenep, perempuan sebenarnya bisa diberdayakan terutama untuk meningkatkan ekonomi keluarga sehingga mencegah mereka merantau. Selain potensi kelautan dan perikanan, kawasan ini juga kaya akan minyak dan gas. Akan tetapi ada beberapa hambatan infrastruktur yang tidak mendukung, misalnya terbatasnya penerangan di daerah tersebut. Dari 48 pulau yang berpenghuni, baru 9-10 pulau yang memiliki penerangan dari PLN.
[sumber: suarapembaruan.com]