Kemen PPPA Dorong Percepatan Implementasi RAN Gender dan Perubahan Iklim Lewat Kolaborasi Antar Sektor
Siaran Pers Nomor: B-200/SETMEN/HM.02.04/7/2025
Jakarta (11/7) – Dalam rangka meningkatkan komitmen pengarusutamaan gender di bidang iklim, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Workshop Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) yang melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) lintas sektor strategis. Setelah diluncurkan pada awal tahun 2024, Kemen PPPA terus melaksanakan upaya percepatan dan penyelarasan RAN GPI dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan Rencana Strategis (Renstra) K/L
“RAN GPI adalah pijakan strategis untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi penerima dampak perubahan iklim, tetapi juga menjadi aktor penting dalam aksi mitigasi dan adaptasi di berbagai sektor pembangunan. Oleh karenanya, dalam kegiatan ini, disampaikan perkembangan integrasi kebijakan iklim responsif gender oleh K/L sesuai dengan tujuh sektor strategis RAN GPI, antara lain sektor pertanian dan ketahanan pangan, energi bersih dan industri hijau, perhutanan sosial, kelautan dan pesisir, serta penanggulangan bencana,” tegas Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Amurwani Dwi Lestariningsih.
Dari hasil diskusi antar berbagai Kementerian/Lembaga, telah diputuskan bahwa partisipasi perempuan di sektor ketahanan pangan dan pertanian akan didorong melalui RAN GPI, baik sebagai tenaga kerja di perusahaan pertanian maupun sebagai pelaku usaha pertanian mandiri. Upaya serupa juga telah dirancang untuk diterapkan di sektor transisi energi baru dan terbarukan serta industri dan ekonomi hijau, dengan fokus pada pengembangan tenaga kerja hijau yang inklusif melalui akses dan peluang kerja yang diperluas bagi perempuan.
Dalam diskusi tersebut, telah ditetapkan bahwa sektor perhutanan sosial menjadi salah satu fokus untuk keterlibatan perempuan, baik sebagai pengelola hutan maupun pemilik aset lahan dan hutan. Di sektor kelautan, pesisir, dan ekonomi, akses terhadap jaminan sosial dan bantuan modal telah direncanakan untuk diberikan, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan yang aktif dalam kegiatan ekonomi, guna mendukung peran penting mereka.
Selain itu, telah disepakati bahwa isu gender mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan penanggulangan bencana, meskipun penguatan masih diperlukan pada aspek penanganan kedaruratan. Layanan dan fasilitas kesehatan yang responsif gender telah disiapkan untuk diwujudkan, disertai dengan alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.
Amurwani melanjutkan, pentingnya memastikan peran dan keterlibatan perempuan dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk dapat memperkuat kesetaraan gender dan juga mempercepat upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai hasil dari workshop ini, telah disepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) RAN GPI yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis, yang akan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan aksi iklim yang responsif gender di tingkat nasional maupun daerah.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat implementasi RAN GPI sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam mendukung Lima Work Programme on Gender (LWPG) di bawah Konvensi Perubahan Iklim PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang setara dan inklusif.
Workshop Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) diselenggarakan selama 4 (empat) hari di Hotel Le Meridien Jakarta pada tanggal 8-11 Juli 2025.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id