Menteri PPPA Serap Suara Mama-Mama Papua di Garis Batas Negara
Siaran Pers Nomor: B-283/SETMEN/HM.02.04/08/2025
Papua Selatan (22/8) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, melakukan dialog bersama mama-mama Papua di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada Kamis (21/8). Dialog ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah mendengarkan langsung aspirasi dan kebutuhan perempuan di daerah perbatasan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA menyampaikan bahwa kehadirannya di Papua Selatan adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus menggali potensi yang dapat dikembangkan oleh kelompok perempuan. “Kehadiran di Papua Selatan ini adalah untuk kita bersilaturahmi, kemudian kita bisa berdialog apa yang bisa kita tingkatkan lagi. Saya ingin mendengar lebih detail mengenai kelompok usaha yang sudah ada, apa saja yang bisa kita kolaborasikan untuk memperkuat keterampilan para mama-mama di sini, dan bagaimana kita bisa menindaklanjutinya bersama,” ungkap Menteri PPPA.
Selain itu, Menteri PPPA juga mengingatkan pentingnya keberanian perempuan untuk berbicara apabila mengalami kekerasan. “Bagi para ibu atau siapapun yang mengalami kekerasan, jangan ragu untuk menyampaikan. Hal ini penting agar kita bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan untuk menguatkan korban. Salah satu program yang sedang kami jalankan adalah Ruang Bersama Indonesia, yang berbasis di tingkat desa,” jelasnya.
Ruang Bersama Indonesia, lanjut Menteri PPPA, merupakan upaya kolaboratif untuk mewujudkan desa-desa yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, menekan angka stunting, memastikan anak-anak bersekolah, serta memberdayakan perempuan dengan keterampilan yang dimiliki. “Namun, semua ini tidak bisa dipecahkan oleh Kementerian PPPA sendiri, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor,” tegas Menteri PPPA.
Dalam dialog tersebut, Theresia, salah satu perwakilan peserta dari Kampung Sota, mengungkapkan potensi besar yang dimiliki daerahnya. “Di sini banyak potensi alam yang tidak ada di daerah lain, seperti madu hutan, minyak merah, kayu putih, sarang semut, dan olahan ikan. Potensi ini sudah dikembangkan dalam bentuk UMKM di beberapa kampung. Namun, kendala utama kami ada pada perizinan, baik izin edar, BPOM, maupun sertifikasi halal. Persyaratan yang berat bagi UMKM kecil sering menjadi hambatan besar bagi kami untuk berkembang,” ujar Theresia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PPPA menegaskan komitmennya untuk mengupayakan solusi. “Kami akan berkoordinasi dengan lembaga terkait agar UMKM di Papua Selatan dapat berkembang. Perizinan, pemasaran, hingga pendampingan oleh dinas akan kami dorong, sehingga UMKM yang digerakkan para mama-mama, khususnya di Distrik Sota, dapat tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi daerah,” tandas Menteri PPPA.
Usai berdialog, Menteri PPPA selanjutnya meninjau langsung fasilitas di PLBN Sota serta mengunjungi sejumlah UMKM yang berada di sekitar kawasan perbatasan.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id