Menteri PPPA Tekankan Percepatan Aktivasi Pos SAPA Pasca Banjir Aceh
Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/12/2025
Jakarta (01/01) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan perlunya percepatan aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di lokasi pengungsian pascabencana banjir di Provinsi Aceh guna memastikan pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak di situasi darurat.
“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak menghadapi kerentanan berlapis, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar hingga potensi kekerasan. Pos SAPA harus segera dihadirkan di tengah pengungsian sebagai pusat koordinasi layanan, dukungan psikososial, serta pelaporan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak,” ujar Menteri PPPA.
Kemen PPPA juga mencatat adanya potensi kolaborasi yang kuat dengan lembaga masyarakat (LM) yang aktif dalam respons kemanusiaan. Pemetaan LM yang memiliki program berkelanjutan dan menetap di wilayah terdampak dinilai penting untuk mendukung keberlangsungan Pos SAPA serta penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak. Perhatian khusus turut diberikan pada sektor pendidikan, mengingat 5 Januari 2025 anak-anak seharusnya kembali masuk sekolah, sementara banyak fasilitas pendidikan belum dapat digunakan.
Selain itu, Kondisi psikologis tenaga pendidik dan peserta didik juga memerlukan pendampingan khusus pascabencana. “Pemulihan pascabencana tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga memastikan perempuan dan anak mendapatkan rasa aman, layanan yang layak, serta dukungan psikososial yang berkelanjutan. Negara harus hadir secara utuh, dari pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik bagi Perempuan dan Anak, hingga perlindungan dari kekerasan,” ujar Menteri PPPA.
Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri menyampaikan bahwa kondisi di wilayahnya masih serba terbatas. “Masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pangan dan alat kebersihan sangat dibutuhkan, sekolah-sekolah masih terendam lumpur, lahan pertanian rusak, dan banyak dapur umum sudah tidak beroperasi. Diperlukan dukungan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan termasuk peran DP3A dan Kemen PPPA memastikan pemenuhan kebutuhan spesifik dan perlindungan dari kekerasan bagi perempuan dan anak” ujar Wakil Bupati Pidie Jaya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bireuen, Dailami menuturkan bahwa koordinasi lintas pihak terus dilakukan untuk penanganan pasca bencana banjir. Salah satu hal yang saat ini diperlukan yaitu penyediaan layanan dukungan psikososial (LDP) dan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan dan anak.
“Kami mendukung giat LDP dan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan Kemen PPPA dan Dinas PPPA Provinsi Aceh untuk perempuan dan anak di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun. LDP ini juga bekerja sama dengan beberapa mitra yaitu PKBI, Gerak Bareng, Lentera Habibi, serta Ikatan Dokter Indonesia (IDAI). Melalui dukungan dari berbagai pihak kami berharap Masyarakat Bireun utamanya Perempuan dan Anak tetap memiliki semangat dan segera pulih setelah terdampak bencana banjir,” ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda.
Kepala Dinas PPPA Provinsi Aceh Meutia Juliana menuturkan “Sebanyak 11 kabupaten/kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Saat ini UPTD PPA di kabupaten/kota Provinsi Aceh telah mulai memberikan layanan meskipun masih menghadapi berbagai kendala akibat keterbatasan sarana prasarana dampak dari bencana banjir” Ujar Kepala Dinas PPPA Provinsi Aceh.
Sebagai tindak lanjut, Kemen PPPA menekankan pentingnya Pos SAPA sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak pada situasi kebencanaan. Sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam aktivasi Pos SAPA agar penanganan bencana yang dilaksanakan responsif gender serta memperhatikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id