Menteri PPPA Tekankan Sinergi untuk Perempuan dan Anak Papua Selatan
Siaran Pers Nomor: B-286/SETMEN/HM.02.04/08/2025
Merauke, Papua Selatan (23/08) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Lintas Stakeholder bersama Gubernur Papua Selatan, Wakil Bupati Merauke, Forkopimda dan Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua, Sabtu (22/08). Dalam kesempatan ini, Menteri PPPA menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua Selatan.
Menteri PPPA menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Papua Selatan yang telah melahirkan berbagai kebijakan responsif terhadap isu perempuan dan anak, termasuk penguatan layanan melalui UPTD PPA.
Berdasarkan data BPS 2024, jumlah penduduk Papua Selatan mencapai 542.075 jiwa, dengan 268.327 jiwa perempuan dan 153.945 jiwa anak-anak. Namun, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Selatan masih berada di angka 83,76, di bawah rata-rata nasional, dan angka perkawinan anak tercatat cukup tinggi, yaitu 14,40%.
Menteri PPPA menegaskan pentingnya memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, menekan angka perkawinan anak, serta meningkatkan komitmen daerah dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif. Ia juga menyoroti 106 kasus kekerasan yang tercatat di Kabupaten Merauke melalui Simfoni PPA pada tahun 2024, dan mengingatkan bahwa data ini kemungkinan besar hanya puncak dari fenomena gunung es.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Menteri PPPA mendorong penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai bagian dari Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA). RBI dipandang sebagai wadah kolaborasi akar rumput yang dapat memperkuat peran komunitas, memberikan edukasi kesetaraan, serta menjadi ruang pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Menanggapi arahan ini, Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah, menekankan pentingnya perempuan untuk berani bersuara dan menjadi advokat bagi dirinya sendiri maupun anak-anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan korban penyalahgunaan lem aibon yang membutuhkan pendampingan intensif.
Sementara itu, Wakil Ketua Pokja Perempuan Provinsi Papua Selatan, Frederica Debat, mendorong kehadiran rumah aman sebagai ruang perlindungan dan pemulihan yang layak bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Menteri PPPA menutup arahannya dengan menegaskan bahwa Papua Selatan hanya dapat maju bila seluruh elemen bergerak bersama. Dengan sinergi lintas pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat sipil, setiap perempuan dan anak Papua Selatan diyakini akan benar-benar merasakan kehadiran negara dalam melindungi hak-haknya, sekaligus menjadi motor penggerak bagi terwujudnya Papua Selatan yang aman, damai, dan berkeadilan.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id