Menteri PPPA Tekankan Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Sulawesi Tengah
Siaran Pers Nomor: B- 289/SETMEN/HM.02.04/8/2025
Banggai (25/8) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya peran perempuan dan anak sebagai motor penggerak pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama stakeholders pemerhati perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Tengah.
“Perempuan dan anak tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penentu arah kemajuan di berbagai sektor, utamanya pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan ukuran yang jelas dalam menilai kesenjangan pembangunan, salah satunya melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA),” ujar Menteri PPPA, pada Minggu (24/8).
Menteri PPPA menyampaikan capaian IPG Sulawesi Tengah tercatat 92,89, sementara Kabupaten Banggai masih 91,73. Adapun IKG Kabupaten Banggai berada di angka 0,450, sedikit lebih baik dibanding capaian provinsi sebesar 0,461. Indeks ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesetaraan dan partisipasi perempuan di berbagai bidang.
Dalam hal pembangunan perlindungan anak, Kabupaten Banggai mencatat Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 61,30. Angka tersebut lebih tinggi dibanding sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Tengah, meski masih di bawah capaian Kabupaten Morowali sebesar 61,82 dan rata-rata nasional.
“Selain itu, data kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2024. Tercatat 13 korban kekerasan anak dan 9 korban kekerasan perempuan di Kabupaten Banggai, termasuk yang terendah di provinsi. Namun, rendahnya angka ini tidak menutup kemungkinan adanya fenomena gunung es, di mana banyak kasus belum dilaporkan,” kata Menteri PPPA.
Menteri PPPA juga menekankan perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA di Kabupaten Banggai untuk memastikan layanan perlindungan yang lebih optimal. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada isu perkawinan anak yang sempat menurun namun kembali meningkat pada 2024. Langkah serius dibutuhkan untuk mengendalikan permohonan dispensasi perkawinan di tingkat akar rumput.
Sebagai langkah strategis, Kemen PPPA mengembangkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai penguatan pelaksanaan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA). RBI diharapkan menjadi wadah kolaborasi, advokasi penanganan kasus kekerasan, penguatan komunitas, serta pendidikan kesetaraan dan perlindungan langsung di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, Kemen PPPA juga memiliki program perluasan fungsi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dan percepatan pengembangan Satu Data Gender dan Anak berbasis desa.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan. Saya percaya, dengan komitmen yang kuat dari para pemimpin daerah, dan partisipasi aktif masyarakat sipil, Kabupaten Banggai dapat menjadi provinsi yang ramah perempuan dan peduli anak. Mari kita kuatkan langkah, luruskan niat, dan konsisten dalam implementasi. Karena masa depan Indonesia Emas 2045 dimulai dari perempuan yang berdaya dan anak-anak yang terlindungi,” pungkas Menteri PPPA.
Pertemuan ini diikuti oleh Bupati Banggai beserta jajaran, pimpinan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, Forum Anak Daerah Kabupaten Banggai, serta para tamu lainnya yang berkomitmen mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Setelah berdialog dengan para stakeholder, Menteri PPPA melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menghadiri Pertemuan Advokasi bersama Pimpinan Daerah se-Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas berbagai capaian dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penghargaan juga diberikan kepada para Bupati, Wali Kota, serta jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota yang konsisten menjalankan kebijakan berperspektif perempuan dan anak di wilayah masing-masing, termasuk menyediakan layanan komprehensif bagi penyintas kekerasan, tidak berhenti hanya di penegakan hukum.
“Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat desa dan kelurahan, untuk mengambil peran aktif dalam implementasi program. Mari kita bersatu langkah dan tekad, memperkuat sinergi dari pusat hingga ke akar rumput, demi membangun ekosistem yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Menteri PPPA.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto menegaskan komitmen Sulawesi Tengah dalam memperkuat pembangunan inklusif melalui program unggulan 9 Berani, khususnya Berani Cerdas dan Berani Sehat. Ia menjelaskan bahwa program Berani Cerdas berfokus pada upaya memastikan semua anak dapat bersekolah melalui dukungan beasiswa yang mencapai 90 ribu penerima, sekaligus mendorong peran guru dalam membina generasi muda. Pemerintah provinsi juga berkomitmen menghadirkan lingkungan ramah anak serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk memastikan keberlanjutan berbagai program pemberdayaan anak dan perempuan.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id